Anggota KPPU Baru Perlu Temukan Titik Temu Antara Kepentingan Masyarakat dan Korporasi

16-11-2023 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Jon Erizal saat mengikuti agenda fit and proper test calon anggota KPPU, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/11/2023). Foto: Oji/nr

 

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Jon Erizal berharap anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) nantinya dapat menemukan titik temu di antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan berkembangnya korporasi. Ia menilai hal tersebut menjadi tugas utama anggota KPPU terpilih baru nantinya.

 

"Pertama tentunya bagaimana kita bisa menemui titik temu atau titik ekuilibrium antara kepentingan masyarakat. Karena bentuknya usaha tentunya UMKM ke bawah dengan kepentingan berkembangnya korporasi itu yang paling penting, menurut saya tugas utama," ungkap Jon Erizal dalam fit and proper test calon anggota KPPU, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/11/2023).

 

Titik temu antara kepentingan masyarakat dan korporasi menjadi tugas utama Anggota KPPU terpilih baru nantinya. Sebab, UMKM yang ada di masyarakat jangan sampai tidak berkembang karena ada kepentingan dari korporasi

Politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengingatkan jangan sampai usaha untuk mengembangkan UMKM menjadi sia-sia ketika nantinya yang dapat berkembang justru hanya korporasi. Ia menekankan peran besar KPPU dalam memberikan pengawasan terhadap monopoli-monopoli yang terjadi.

 

"Ini harus ada keberpihakan, harus campur tangan di situ. Dan sampai sejauh mana KPPU bisa menjangkau aturannya ini, di situlah kreativitas bagaimana dengan kewenangan yang ada sekarang, jangan bicara muluk-muluk mau mengubah undang-undang. Perlu waktu bapak-bapak nanti selesai satu periode belum tahu undang-undang selesai. Dengan yang ada sekarang itu menyangkut keberanian," tegasnya.

 

Diketahui, pada hari kedua fit and proper test anggota KPPU masa jabatan 2023-2028, terdapat 9 calon anggota KPPU yang mengikuti serangkaian penyampaian visi misi dan tanya jawab. Kesembilan calon tersebut adalah Arnold Sihombing, Aru Armando, Hilman Pujana, Moh. Noor Rofieq, Yudi Hidayat, Andi Zubaidah Assaf, Toton Hartanto, Rhido Jusmadi, dan Gunawan Widjaja. (bia/rdn)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...